LPK Akanet Education

Beasiswa untuk Pesdik MTs Mafaru

2009-07-01T03:48:00.000-07:00

Hari bersejarah, Sabtu, 20 Juni 2009, di MTs NU Maslakul Falah Glagahwaru Undaan, tidak mudah dilupakan peserta didiknya. Bagaimana tidak? peserta didik kelas VII naik kelas 100%, kelas VIII naik kelas 100%, dan kelas IX sangat luar biasa.

Disamping itu, madrasah memberikan penghargaan (reward) kepada peserta didik berprestasi. Peringkat pertama, kedua dan ketiga secara paralel masing-masing kelas, yakni :

Kelas VII MTs Maslakul Falah Glagahwaru (Mafaru) :
1. Sakinatur Rohmah
2. Joko Sumbodo
3. Bajang pamuji Selamet

Kelas VIII Mafaru :
1. Dwi Ayu Khoirotul Ummah
2. Lailatus Sa'adah
3. Masruhan

Kelas IX Mafaru :
1. Dewi Lusiana
2. Sarah Syafa'ati
3. Nadzifah

Peringkat pertama UN Mafaru 2008/ 2009 : Muhammad Hasan (average:8)

Disamping, setiap peserta didik berprestasi di atas mendapatkan reward dari madrasah, sebuah kejutan (surprize) pun tidak dapat dielakkan..... yakni beasiswa 'pendidikan' Pelatihan/ kursus komputer dan internet di LPK. Akanet Education ---------bebas biaya 100%.

Memang hari itu sangat bersejarah, dan tidak mudah untuk dilupakan. sekali lagi, diucapkan selamat atas peneriama beasiswa pendidikan pertama LPK Akanet Ecuation, yaitu
1. Sakinatur Rohmah
2. Dwi Ayu Khoirotul Ummah
3. Dewi Lusiana
4. Sarah Syafa'ati
5. Nadzifah

Untuk informasi masuk pelatihan, tunggu informasi selanjutnya di
http://akanet-kita.blogspot.com

Program Pelatihan/ Kursus

2009-07-01T03:34:00.000-07:00

Ruang Lingkup Program Pelatihan/Kursus LPK. Akanet Education adalah Program Pelatihan/ Kursus dibidang ICT (Information and Communication Technology). Namun, untuk awal pertama Program Pelatihan/ Kursus adalah :

1. Pelatihan/ Kursus Komputer : Tersedia paket Office, Open Office
2. Pelatihan/ Kursus Internet
3. Pelatihan/ Kursus Komputer dan Internet (Paket komplit)

Dan program pelatihan/ kursus diselenggarakan secara :
- Reguler (waktu telah ditentukan oleh lembaga)
- Private (Waktu kesepakatan bersama)
- Semi Reguler (Berdasarkan kesepakatan antarpihak)

Untuk Anda yang berminat untuk mendaftar, sekedar berkomunikasi dan penjajakan, kami sarankan untuk segera menghubungi kami, dan selanjutnya akan kami sampaikan informasi secara detail.

PENDAFTARAN KAMI BUKA SETIAP HARI

Kursus Mengurangi Kecemburuan Sosial

2009-07-01T03:33:00.000-07:00

Artis Sarah Azhari ternyata punya perhatian terhadap pendidikan luar sekolah. Salah satu impiannya adalah membangun sekolah. Kini Sarah menjadi mahasiswa semester VI jurusan hubungan internasional Universitas Paramadina. Dia sedang mempersiapkan skripsinya dengan topik: “Kerjasama Antara Indonesia dan Timor Leste dalam Mengatasi Konflik Perbatasan”. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana Sarah melihat peranan masyarakat membantu pemerintah memajukan pendi-dikan lewat kursuskursus, bahkan ada yang membangun PKMB yang menyelenggarakan paket A, B, dan C hingga pendidikan ketrampilan didalamnya?

Menurutku program pendi-dikan luar sekolah seperti itu bagus, apalagi melalui partisipasi langsung masyarakat. Agar lebih bagus inisiatif masyarakat juga memerlukan adanya subsidi pemerintah. Pendidikan melalui kursus-kursus itu penting bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini juga membantu mengurangi kecemburuan sosial masyarakat kecil terhadap kelompok mapan.

Di tengah keterbatasan pemerintah membangun infrastruktur yang lengkap untuk sekolah formal, apakah kehadiran lembaga pendidikan non formal harus digairahkan terus?

Saya rasa memang perlu digairahkan terus agar dapat mendidik masyarakat kita yang tidak mampu kuliah atau sekolah yang formal..

Punya rencana membangun komunitas belajar atau baca bagi anak-anak putus sekolah?

Ada, tapi kan nggak bias seorang diri, seperti Denada (artis red) punya rencana membangun sekolah. Sebab komuntas baca itu penting. Saya suka membaca sejak kecil, dengan membaca, pengetahuan kita jadi luas. Saya rasa perlu di tempat-tempat perpencil di negeri ini dibuat taman-taman bacaan. Untuk merealisasikannya tentu perlu dukungan dan sumbangan-sumbangan semua pihak..

Sekarang soal anak usia dini. Anda punya pengalaman dalam pendidikan anak usia dini?

Punya pengalaman, usia anakku 6 tahun, tetapi saya akui sulit mendidik anak. Karena itu dengan adanya play group saat ini sangat membantu. Aku rela mengeluarkan uang untuk anak. Saya sibuk tidak bisa membantu anak 100 persen. Dengan play group yang bagus anak bisa belajar dengan baik. Anak-anak dalam play group ini bisa belajar bahasa Inggris dan Indonesia, di sekolah itu, bahasa Inggris adalah first language, bahasa Indonesia bahasa kedua. Saya menilai anak-anak penyerapannya lebih cepat. Belajar bahasa bagusnya sejak kecil, kalau sudah besar akan sulit. Yang penting anak-anak itu harus dibiasakan belajar, kalau sudah dewasa akan sulit menyerap ilmu-ilmu.

Kira-kita apa yang perlu ditekankan disitu?Pengetahuan atau etika?

Etika harus diimbangi dengan pengetahuan. Etika penting agar anak-anak bisa belajar menghargai orang lain. Dari Taman Kanak-Kanak (TK) diajari misalnya cara memakan dengan baik, diajari memasak, mengerti masakan-masakan.

Membagun karakter idealnya dilakukan sejak kecil?menurut anda?

Saya setuju karakter itu ditanamkan sejak kecil, karakter kerja keras harus sejak dari usia dini agar anak-anak tidak manja. Kalau minta sesuatu, harus kerja dulu, misalnya dia harus tunjukkan nilai-nilai studinya. Dia harus kita latih mendapatkan sesuatu sesuai kemampuannya. Bila anak saya mendapatkan nilai terbaik, A misalnya, maka perlu dikasih pernghargaan.

Sekarang banyak soal kekerasan TV, anda punya kiat melindungi anak anda?

Saya kebetulan dapat peran anak SMA, ada peran berkelahi, saya takut anak-anak kecil ikut-ikutan. Tapi peran di balik peran berantam itu kan sebenarnya membela diri dan orang lain. Sebaiknya acara-acara kekerasan diputar pada jam-jam di mana anak-anak sudah tidur, tetapi kalau di kita diputar siang hari, saat anak-anak itu masih bangun. Kalau di AS, acara kekerasan itu pasti ditayangkan jam 23.00 ke atas. Atau ada semacam lock (kunci) untuk acara-acara yang berbau kekerasan.

Bagaimana sebaiknya tayangan yang ditonton dia sehingga bermanfaat?

Yang pasti yang ada unsure pengetahuannya, seperti the Explorer, Kartun-Kartun yang mengajarkan kebaikan, diacovery, animal planet. Seperti anak saya

suka menonton tayangan semacam itu. Kalau pun game, usahakan yang dikemas dalam konteks pengetahuan, computer game bagus karena ada sisi pengetahuannya.

Untuk membangun mental giat belajat, apa yang dilakukan?

Disekolah anak-anak harus diarahkan untuk giat membaca buku-buku, di sini diperlukan peran orang tua untuk mengontrol atau mengetahui apakah anak-anak itu sudah betul-betul membaca atau tidak. Perlu kerjasama antara guru disekolah dengan orang tua murid di rumah. Membaca harus diperkenalkan sejak kecil.

Kata orang masa kecil itu indah?anda ingat saat sekolah pertama kali?

Iya, exciting (indah sekali), pasti ada yang indah. Permainan dan pengetahuan jadi satu.

Sejauhmana urgensinya pengetahuan ibu terhadap perkembangan anak?

Pengetahuan ibu itu penting sekali. Bila pun ibu tidak punya waktu untuk membesarkan anaknya. Setidaktidaknya bisa meluangkan waktu 2-3 jam sehari untuk anak. Ibu perlu mengetahui perkembangan sekolah anaknya di sekolah, apakah anak itu mengalami perkembangan lebih baik atau malah jadi anak bandel.

Sejauhmana perhatian pemerintah dalam memajukan pendidikan anak usia dini?

Yang jelas memerlukan kepedulian pemerintah dalam pendidikan anak usia dini, dengan alokasi anggaran pendidikan yang memadai. Jangan hanya menuntut kemandirian masyarakat saja. Setidak-tidaknya adanya sinergi antara pemerintah dengan kalangan masyarakat yang mampu (the have people).

Kita melihat cukup banyak anak yang putus sekolah atau tidak bisa sekolah sama sekali?apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat?

Pemerintah harus mengajak masyarakat berperanserta, menyelamatkan anak-anak putus sekolah, agar mereka menjadi generasi harapan bangsa. Kita tidak boleh hanya menyalahkan pemerintah. At least, kita pernah menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi perbaikan pendidikan kita. Sebab pendidikan itu untuk semua (education for all).

Selain menyelenggarakan paket A, B dan C, PKBM juga menyelenggarakan kursus ketrampilan seperti menjahit, menyulam dan sebagainya?

Tiap sekolah berbeda-beda, tapi PKBM bisa jadi sekolah alternatif bagi masyarakat yang tidak mampu. Anak-anak usia belajar yang berprestasi bisa diciptakan melalui sekolah-sekolah seperti itu.

Apakah PKBM dapat menjadi andalan untuk mengatasi putus sekolah dan kesenjangan dunia kerja?

Bisa jadi andalan, yang penting bisa membuktikannya khususnya melalui pengembangan keahlian dan skill. Kita ketahui tidak semua sekolah bisa ciptakan manusia-manusia terbaik. Sekolah bisa di mana saja, yang penting sistem pendidikannya baik.

sumber :
http://www.pnfi.depdiknas.go.id/publikasi/read/20070405114154/Sarah-Azhari-%60Kursus-Mengurangi-Kecemburuan-Sosial%60.html

KERJASAMA DITJEN PNFI - ORMAS

2009-07-01T00:39:00.000-07:00

"Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerjasama Ditjen PNFI dengan Ormas, Orsos dan lembaga (PKK, Kowani, Muslimat NU, dan Aisyiah) untuk tiga wilayah (barat, tengah dan timur) berakhir sukses. Selama kegiatan peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini."

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerjasama Ditjen PNFI dengan Ormas, Orsos dan lembaga (PKK, Kowani, Muslimat NU, dan Aisyiah) untuk tiga wilayah (barat, tengah dan timur) berakhir sukses. Selama kegiatan peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini.
Setidaknya, terlihat dari tidak beranjaknya para peserta dari dalam ruang, dan juga ketika sesi diskusi peserta yang bertanya sangat antusias sehingga kalau tidak dibatasi, waktu akan molor. Antar lembaga mitra pun saling memberi, mengisi dan sharing pengalaman dalam melaksanakan tugasnya.
Paparan para pejabat di lingkungan Ditjen PNFI dan para pimpinan lembaga mitra Ditjen PNFI tidak hanya saling memberikan masukan pada kedua belah pihak, melainkan juga mendorong mitra untuk melaksanakan kegiatannya di masa datang lebih baik lagi.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kerjasama Ditjen PNFI dengan Ormas, Orsos dan Lembaga (PKK, Kowani, Muslimat NU, dan Aisyiah) wilayah barat dilaksanakan di Medan 12-14 Maret 2009, diikuti 259 orang, wilayah tengah di Surabaya 12-14 April 2009 diikuti 353 orang, dan wilayah timur di Makassar 29 April – 1 Mei 2009 diikuti 226 orang.
Dirjen PNFI, Hamid Muhammad dalam sambutannya pada pertemuan tersebut menekankan perlu ditingkatkannya sasaran pencapaian Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Paket A, B, dan C baik bagi usia sekolah dan dewasa. Begitu juga, capaian Percepatan Pemberantasan Buta Aksara yang pada 2009 ini ditargetkan tuntas, minimal tersisa 5 persen. Bahkan, ke depan pendidikan kecakapan hidup perlu digalakkan untuk mengatasi pengangguran.
“Sekarang ini semua orang mulai sadar bahwa PAUD itu dasar dari semua pendidikan yang harus kita laksanakan. Dari semua hasil studi dan kajian seperti apa kontribusi PAUD dalam membangun generasi ke depan. Kalau kita mau membangun generasi ke depan, kita harus investasi yang besar di PAUD ini, kita mulai membangun dari usia tiga tahun. Bukan lagi sejak SMP dan SMA atau di PT, tapi lebih baik sejak usia dini,” tegas Hamid Muhammad.
Menurutnya, dengan kerjasama dengan organisasi besar ini, angka partisipasi PAUD baik formal maupun informal telah mencapai 50,5 persen pada akhir 2008. Di akhir 2009 ditargetkan mencapai 53, 9 persen. Jadi, ada sekitar 3,5 persen yang harus diupayakan tahun 2009 agar PAUD ini meningkat sesuai dengan renstra yang ditetapkan.
Dirjen PNFI juga memaparkan, Indonesia terikat dengan komitmen internasional Millenium Development Goals (MDGs), dan Education for All (EFA), di mana partisipasi PAUD di Indonesia yang akan datang harus mencapai 75 persen. “Ini tantangan bagi kita, dapatkah kita meningkatkan akses PAUD dengan standar mutu yang layak. Kami yakin bisa dengan gerakan bersama secara nasional dan didukung semua pihak. Kalau kita akselerasi, sinergi antara pemerintah dengan organisasi wanita bergerak bersama, yakin betul bisa dicapai,” tegasnya.

Sumber: Warta PNFI (http://www.pnfi.depdiknas.go.id/news/20090602105646/PELAKSANAAN-KERJASAMA-DITJEN-PNFI--DENGAN-ORMASORSOSLEMBAGA-PERLU-DITINGKATKAN.html)

Tak Ada Lagi Ujian Nasional Untuk Kursus

2009-07-01T00:32:00.000-07:00

"Mulai tahun 2009 ujian nasional kursus sudah tidak lagi dilaksanakan. Sebagai gantinya adalah uji kompetensi. Pelaksananya tidak lagi pemerintah tapi Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)"

Tingginya angka pengangguran menjadi persoalan pelik yang mesti diatasi pemerintah. Ini terjadi karena sempitnya lapangan kerja dan minimnya kompetensi yang dimiliki para pencari kerja. Untuk itu lembaga pendidikan nonformal seperti kursus memiliki peranan yang penting dalam upaya mengentaskan pengangguran. Tidak heran bila lembaga kursus kini menjadi solusi. Bagi para pencari kerja, mengikuti kursus bisa menjadi pilihan untuk memasuki pasar kerja. Sebab selama ini sudah terbukti kalau lembaga kursus memiliki program untuk memberi bekal/kompetensi yang memenuhi standar dunia usaha. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Ditjen pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional, DR. Wartanto, MM, dalam pemaparanya pada acara kegiatan Harmonisasi Program dan Kebijakan Pembinaan Kursus dan Kelembagaan di Bogor beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa dalam pengembangan pembangunan pendidikan itu berdasarkan pada tiga pilar, yakni pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola akuntabilitas dan pencitraan publikasi.

Untuk itu Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan tidak henti-hentinya melakukan pembinaan terhadap lembaga kursus yang ada. Salah satunya yakni mengembangkan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi serta penguatan kemampuan lembaga PNF. Tidak ketinggalan juga melakukan peningkatan mutu lembaga kursus di pedesaan dan perkotaan. Hal ini seiring dengan amanah yang diemban dalam Pasal 26 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk lebih jelasnya, dalam pasal 26 UU No. 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pedidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Selanjutnya dalam ayat berikutnya juga disebutkan bahwa pendidikan nonformal meliputi Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, pendidikan lain kemampuan peserta didik .

Oleh karena dalam pemaparannya Wartanto mengatakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kursus dan pelatihan juga telah diluncurkan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Tujuannya tak lain agar lembaga kursus dapat menyiapkan lulusan yang benar-benar memiliki kompetensi agar siap bekerja dan berusaha. Hingga tahun 2008 lalu misalnya, Direktorat pembinaan Kursus dan Kelembagaan telah melaksanakan berbagai program kursus. Diantaranya yakni Kursus Para Profesi, Kursus Wirausaha Kota dan Kursus Wirausaha Desa. Untuk ketiga program ini telah menyerap sebanyak 79.000 peserta kursus. Sedangkan untuk tahun 2009 ini ada Kursus Keterampilan Kreatif dan Desa Vocasi yang ditargetkan dapat menyerap 159.000 peserta kursus. Selain itu juga telah dicanangkan Program Kemitraan dengan Menegpora. Melalui program ini akan dibentuk KUPP (kelompok Usaha Pemuda Produktif), Kewirausahaan pemuda melalui lembaga kepemudaan dan Kewirausahaan pemuda melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3).

Dalam melakukan pembinaan Kursus, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan juga menyiapkan lembaga kursus yang profesional untuk mengikuti akreditasi dan penilaian kinerja, sertifikasi kompetensi lulusan kursus dan penguatan organisasi kursus dan pelatihan sebagai mitra pemerintah.

Untuk Pendataan dan Penilaian kinerja kursus Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan akan melakukan pendataan dan penilaian terhadap kinerja Lembaga Penyelenggara Kursus (LPK). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh data lengkap mengenai kondisi LPK berskala internasional, LPK berskala nasional dan LPK berskala propinsi serta LPK berskala local. Selain itu melalui kegiatan ini juga dapat diperoleh data lengkap kinerja LPK, baik itu yang menyangkut kondisi umum LPK, program layanan, jumlah wajib belajar yang dilayani dan prestasi yang dimiliki LPK.

Sedangkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan tengah menyusun kebijakan Uji Kompetensi. Adapun dasar hukum penyelenggaraan uji kompetensi ini merujuk pada Pasal 61 ayat 3, UU No 20 Th 2003. Disana disebutkan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yg diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifi kasi. Tak hanya itu, dalam pasal 89 ayat 5, PP no 19 Th 2005 juga disebutkan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Sementara dalam pemaparannya Kepala Subdit Peningkatan Mutu Kursus, Yusuf Muhyiddin menjelaskan bahwa untuk meningkatkan mutu lembaga kursus perlu adanya standarisasi dan akreditasi. Semula akreditasi menjadi pekerjaan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Namun setelah terbentuk Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal tugas itu sudah diserahkan ke badan tersebut. Dengan begitu yang mengakreditasi baik program maupun lembaga atau satuan pendidikan non formal adalah Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal.

Dalam paparannya Yusuf Muhyiddin menjelaskan bahwa dalam pendidikan ada beberapa standar, seperti standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.

Pengembangan standar pendidikan tadi itu menjadi tugas Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Anggota BNSP ini diangkat oleh Menteri Pendidikan Nasional. Hanya saja masalahnya selama ini BSNP memiliki keterbatasan, seperti tenaganya terbatas tetapi ruang lingkup tugasnya luas. Oleh karena itu pihaknya juga menyiapkan berbagai berbagai rancangan standarisasi. Seperti menyiapkan standar kompetensi lulusan. Draf rancangan standarisasi itu akan dibahas bersama dengan BSNP. Selanjutnya finalisasinya diserahkan kepada BSNP untuk diserahkan ke Menteri dan ditetapkan sebagai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Seperti diketahui, sebelumnya lembaga kursus memang telah mengikuti ujian nasional kursus. Bahkan ujian nasional kursus telah ada sebelum ujian nasional sekolah. Yusuf menuturkan kalau pihaknya telah menyelenggarakan ujian nasional kursus sejak tahun 1978.

Dengan begitu hingga tahun 2008 lalu sudah tiga puluh tahun Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menyelenggarakan ujian nasional kursus, namun sejak tahun 2008 lalu, ujian nasional kursus diakhiri. Hal ini karena setelah dilakukan pengkajian terhadap amanat Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, ternyata ujian nasional kursus sudah kurang sesuai lagi. Sebab ujian nasional pada waktu itu sertifikasinya dalam bentuk ijazah. Sedangkan ijazah menurut UU Sistem Pendidikan Nasional dan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, adalah sertifikasi untuk pendidikan dasar, menengah dan tinggi pada jalur pendidikan formal.

Atas dasar kajian tersebut, sertifikasi untuk kursus lebih tepat dalam bentuk sertifi kat kompetensi. Dengan demikian ujian nasional dialihkan dari ujian nasional kursus dengan sistem yang lama beralih ke uji kompetensi. Uji kompetensi ini akan lakukan mulai tahun 2009. Sekalipun begitu tak bisa dipungkiri kalau banyak kalangan yang masih mengharapkan agar ujian nasional kursus jangan dihentikan. Tapi masalahnya perlu menyesuaikan dengan berbagai peraturan perudangan yang ada dengan mengubahnya menjadi uji kompetensi.

Sejatinya, ada perbedaan antara ujian nasional dengan uji kompetensi. Ujian nasional penyelenggaranya adalah pemerintah. Sedangkan uji kompetensi penyelenggaranya adalah lembaga sertifi kasi yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah. Selain itu uji kompetensi juga bisa diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Artinya bila lembaga kursus sudah mendapat status terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal maka lembaga tersebut berdasarkan undang-undang bisa menyelenggarakan uji kompetensi secara mandiri oleh lembaga yang bersangkutan dengan standar lembaga yang bersangkutan, sedangkan uji kompetensi yang akan dikembangkan bersama dengan lembaga sertifi kasi adalah uji kompetensi yang berstandar nasional.

Selain itu menyiapkan standar tadi, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan juga memfasilitasi terbentuknya Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) dan Tempat uji kompetensi (TUK). Tidak hanya itu pihaknya juga menyiapkan pelatihan master penguji uji kompetensi dan penguji uji kompetensi. Master penguji itulah yang nanti melatih calon penguji. Sedangkan untuk pengembangan proses pembelajaran Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan juga menyusun bahan ajar, standar kompetensi kelulusan dan kurikulum berbasis kompetensi. Tidak hanya itu, Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan juga mengembangkan kerja sama yang berkaitan dengan pengembangan sertifikasi baik yang berskala nasional maupun internasional.

Di era globalisasi ini memang tidak hanya membutuhkan pengembangan program yang berstandar nasional tapi juga yang berpotensi untuk dikembangkan pada skala internasional. Sementara mengenai tempat uji kompetensi yang bisa dijadikan tempat uji kompetensi ada beberapa kreterianya. Salah satunya yakni harus relevan dengan bidang keahlian yang diujikan ditempat itu. Jadi tempat uji kompetensi itu tidak hanya di lembaga kursus atau lembaga pelatihan, tapi juga bisa disekolah kejuruan atau perguruan tinggi maupun industri.

Lantas bagaimana prosedur untuk melakukan uji kompetensi? Yusuf dalam pemaparannya menjelaskan bahwa peserta didik kursus dan mereka yang belajar mandiri mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk menjadi peserta uji kompetensi. Selanjutnya TUK mendaftarkan peserta uji kompetensi dan mentransfer biaya ujian ke LSK. Kemudian LSK menugaskan penguji untuk melakukan uji kompetensi di TUK. Setelah itu penguji menguji dan menilai ujian teori dan praktek uji kompetensi. Hasil penilaian dan rekomendasi penguji diserahkan ke LSK. LSK memverifikasi hasil dan dokumen penilaian untuk menetapkan kelulusan.

Pada tahap selanjutnya LSK meminta blanko sertifikat uji kompetensi kepada Dit. Binsuskel sejumlah yang lulus. Dit. Binsuskel mengirimkan blanko sertifi kat kompetensi ke LSK. Setelah itu LSK melakukan penulisan sertifikat kompetensi. Sertifi kat dicatat dan dicopy, asli dikirim ke TUK. Selanjutnya TUK mengumumkan hasil uji kompetensi, dan menyerahkan sertifi kat kepada yang lulus. Dalam pelaksanaan uji kompetensi ini dimonitoring oleh Dit. Binsuskel dan Disdik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Untuk membentuk Lembaga Sertifi kasi Kompetensi (LSK)juga tidak mudah. Ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi. Yakni LSK dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah, memiliki rancangan AD/ART untuk ditetapkan dalam Akte Notaris, memiliki struktur organisasi dilengkapi curiculum vitae calon pengurus, memiliki alamat sekretariat yang tetap dan memiliki program kerja. Sedangkan untuk pengakuan LSK, organisasi profesi mengajukan permohonan pengukuhan LSK dibentuknya ke Mendiknas c.q Dirjen PNFI. Selanjutnya Ditjen PNFI meneliti dan memverifi kasi dokumen. Setelah diverifikasi, Dirjen PNFI menetapkan pengukuhan LSK. Selanjutnya LSK harus melengkapi pedoman pengujian dan penilaian, alat dan bahan penilaian uji kompetensi, rencana Standar Kompetensi Lulusan, penguji, dan TUK yang akan menjadi bagian dari LSK.

Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) memiliki struktur organisasi, yakni Ketua, Sekretaris , Bendahara dn ketua bidang. Sedangkan masa kepengurusan LSK setiap periode adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali satu periode berikutnya. Untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi LSK harus memiliki kantor atau sekretariat LSK yang tidak digunakan sebagai tempat tinggal dan fasilitas kantor. Tidak ketinggalan dalam menjalankan tugasnya minimal memiliki 2 orang staf sekretariat yang bertugas membantu pengurus LSK untuk menangani kegiatan harian. *(Tim INFO KURSUS)

Sumber: Tim Info Kursus (http://www.pnfi.depdiknas.go.id/news/20090430215644/Tak-Ada-Lagi-Ujian-Nasional-Untuk-Kursus.html)